Apakah keadilan bisa berdiri jika dan hanya jika ada dasar hukum (UUD, UU, PP, KEPPRES, dll)?

Seandainya belum ada hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, apakah keadlian bisa ditegakkan?

Apa sih tugas utama hakim, menegakkan keadilan atau menegakkan hukum? Soalnya banyak hakim yang tidak bisa membuat keadilan tanpa ada hukum.

Menurutku, mestinya keadilan dapat ditegakkan walau belum ada hukum, karena keadilanlah yang mengatur hukum, bukan hukum yang mengatur keadilan. Hukum dibuat/disesuaikan dengan keadilan tersebut.

Selamat bagi adik-adik yang tidak lulus Ujian Nasional (UN). Karena ketidaklulusan tersebut adalah kegagalan besar pertama yang kalian hadapi dalam hidup kalian. Jika kalian bisa menghadapi kegagalan tersebut dengan lapang dada dan bisa melewatinya dengan baik, maka kalianlah yang lebih lulus daripada teman-teman kalian yang telah lulus duluan. Kalian beruntung telah merasakan kegagalan dalam usia kalian yang muda, sebab kegagalan akan terus menghantui hidup manusia.

Ingatlah bahwa kelulusan dalam menghadapi kegagalan adalah kelulusan terbesar dalam hidup kita.

Saya bukan seorang budayawan. Namun saya pikir telah terjadi suatu gerakan pembodohan masyarakat dengan berkedok mempertahankan kebudayaan, khususnya di negeri kita tercinta, Indonesia. Di tengah zaman modern seperti ini, atas nama budaya atau adat, masyarakat kita masih banyak yang melakukan hal-hal yang bersifat terbelakang dan negatif dalam kegiatan sehari-hari mereka. Akhirnya budaya masyarakat tersebut tidak berkembang.

Contoh yang paling sering dan masih banyak berlangsung sampai saat ini adalah dalam hal budaya berpakaian. Suku-suku di propinsi Papua yang masih terus telanjang sampai saat ini dianggaap budaya yg eksotik. Mereka dibiarkan terus telanjang untuk ditonton oleh turis-turis asing. Mereka terus dibodohi untuk terus telanjang, padahal yang mendapat untung adalah orang lain yg berbisnis pariwisata dan lain sebagainya. Selain tidak diajarkan budaya berpakaian, mereka juga terus dibiarkan mandi dengan lemak-lemak hewan.

Padahal manusia adalah makhluk yang beradab dan sejarah telah menunjukkan bahwa kebudayaan manusia terus berkembang ke arah yang lebih baik. Lihat saja contohnya suku jawa, apakah pakaian  adat yang mereka pakai adalah model pakaian dari zaman dahulu kala sebelum kebudayaan Islam dan bangsa Eropa datang? Tentu tidak. Mereka berhasil mengadaptasi budaya berpakaian masyarakat lain ke dalam budaya Jawa.

Sepertinya masayarakat zaman dulu lebih pintar ketimbang masarakat kita di zaman sekarang dalam mengadaptasi budaya luar. Mereka bisa menyerap budaya luar yang baik, sedangkan kita lebih mudah menyerap budaya lain yang buruk.

Ada sebuah ucapan lucu ketika sekelompok orang dari pedalaman Papua yang sudah memeluk agama Islam sedang berkunjung ke Jakarta. Di Jakarta mereka sering sekali melihat perempuan-perempuan Jakarta yang memakai pakaian-pakaian minim (rok mini, tengtop, bahkan lingerie) di depan umum. Lantas salah seorang dari mereka sambil tertawa berkata “Hahaha.. Rupanya orang Jakarta sedang belajar telanjang, padahal kita sudah berpegalaman.”

Stop pemdohohan berkedok mempertahankan budaya!

Saya setuju dgn prinsip kebebasan beragama. Di agama saya, Islam, sudah disebutkan di dalam Al Qur’an “Lakum diinukum waliyadiin” (Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku), Surat Al Kaafiruun ayat 6. Jadi 2000an tahun sebelum Petisi AKKBB tsb, Islam sudah memegang prinsip kebebasan beragama.

Lha, lantas kenapa sekarang umat Islam ribut dengan adanya Ahmadiyah Qadiyani (JAI)? Jawabannya, lantaran mereka, JAI, mencatut nama Islam dalam membuat prinsip agama baru.

Rumah kamu yang segi empat itu udah berdiri kokoh sejak nenek buyut moyang kamu, tapi sekarang tiba-tiba ada orang lain yang datang dan bikin rumah segi tujuh di dalam rumah kamu dan mereka mengklaim rumah kamu itu milik mereka. Apakah kamu tidak diam saja rumah kamu dirampas dan diobrak-abrik orang lain?

Numpang tanya aja, kalau saya rampas (jangan rampaslah, gue minta deh) rumah salah seorang aktifis AKKBB dgn berasalasan kebebasan memiliki rumah, apakah dia relakan begitu saja?

Sadar woi.. sadar!!

Nih isi salah satu petisi AKKBB itu:

Petisi Kebebasan Beragama

Republik ini dibentuk dari dan oleh berbagai golongan, kelompok, agama, etnis, yang telah bersepakat bahwa keragaman itulah ruh bangsa ini. Keragaman itulah yang justru mempersatukan kita, bukan menceraiberaikan. Keragaman itu merupakan modal spirtitual untuk hidup dan berkembangnya bangsa Indonesia, karena keragaman bukan alasan untuk bertentangan, melainkan untuk saling melengkapi dan bertumbuh bersama.

Republik Indonesia menghormati agama-agama, tapi jelas bukan negara agama. Negara ini tidak didasarkan pada suatu ideologi agama tertentu yang membentuk teokrasi.

Dalam negara majemuk ini, semua agama berhak hidup dan mengembangkan dirinya. Dalam negara demokrasi konstitusional ini, semua warga negara berkedudukan sama dan setara di depan hukum dan pemerintahan. Semua warga negara memiliki kebebasan untuk menjalankan agama dan beribadah menurut agama dan keyakinannya masing-masing.

Artinya, keputusan beragama diletakkan pada tingkat individu. Agama merupakan urusan individu dan bukan urusan negara.

Kebebasan beragama adalah prinsip yang sangat penting dalam negara demokrasi, dan harus dipahami makna dan konsekuensinya, baik oleh negara maupun masyarakat.

Saat ini, kita dihadapkan pada ancaman disintegrasi yang sangat membahayakan keutuhan kita sebagai bangsa dan proses demokratisasi yang sedang dibangun bersama oleh segenap elemen bangsa. Maraknya fenomena kekerasan atas nama agama, persekusi terhadap kelompok yang berbeda, menjadi titik balik proses berbangsa yang sedari awal menyepakati Bhinneka Tunggal Ika sebagai pegangan bersama.

Oleh karena itu, kami, warga negara Indonesia yang peduli terhadap terwujudnya perdamaian, kerukunan antar warga negara, dan terlindunginya hak setiap warga negara, bersama ini menegaskan prinsip-prinsip kebebasan beragama sebagai berikut:

Pertama, untuk mewujudkan kebebasan beragama, harus ada perubahan mendasar tentang definisi dan makna agama dalam rumusan berbangsa. Dalam kategori negara; agama, keyakinan, dan kepercayaan harus dianggap sebagai entitas yang sejajar, dan memiliki hak yang sama.

Kedua, kebebasan beragama berarti kebebasan untuk memilih agama atau menentukan agama yang dipeluk, serta kebebasan untuk melaksanakan ibadah menurut agama dan keyakinan masing-masing.

Ketiga, kebebasan beragama berarti pula kebebasan untuk tidak beragama. Walaupun UUD menyatakan bahwa negara berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, kebebasan beragama juga berarti bebas untuk tidak percaya kepada Tuhan.

Keempat, kebebasan beragama berarti juga kebebasan untuk berpindah agama, yang setara dengan berpindah pilihan dari satu agama tertentu ke agama lain. Negara atau siapapun tidak bisa menghakimi atau mengkriminalisasi perpindahan seseorang secara sadar dari satu agama ke agama lain.

Kelima, kebebasan beragama berarti pula bebas untuk menyebarkan agama (berdakwah), asal dilakukan tidak melalui kekerasan maupun paksaan secara langsung ataupun tidak langsung.

Keenam, setiap orang, sejak ia lahir, apapun latar belakang agama, kepercayaan, suku bangsa, warna kulitnya, telah memiliki hak-hak asasinya sebagai manusia yang wajib dihormati. Kebebasan beragama merupakan bagian integral yang paling mendasar dari hak-hak asasi tersebut. Dan kebebasan beragama adalah hak warga yang tidak bisa dikurangi dalam keadaan apapun.

Ketujuh, kebebasan beragama juga menyangkut kebebasan individu untuk melakukan pernikahan beda agama. Pelayanan pencatatan sipil tidak boleh mendiskriminasi jenis perkawinan berdasarkan agamanya. Kelompok atau individu boleh saja mengharamkan perkawinan beda agama, namun pandangan itu hanya berlaku pada dirinya sendiri, tidak boleh dipaksakan menjadi pandangan orang lain.

Kedelapan, dalam perkembangan hidup beragama, setiap warga berhak membentuk aliran keagamaan tertentu, bahkan mendirikan agama baru. Kebebasan itu berlaku pula bagi mereka yang ingin mendirikan perkumpulan untuk maksud kesehatan atau kecerdasan emosional dan spiritual berdasarkan ajaran beberapa agama, sesuai dengan pilihan anggota atau peserta, selama tidak mengharuskan keimanan kepada suatu akidah agama sebagai syarat.

Kesembilan, kebebasan beragama harus menjadi komitmen negara. Oleh karena itu, pemenuhan, pemuliaan, dan pemajuan kebebasan beragama merupakan tuntutan yang tidak bisa ditawar-tawar lagi. Segala peraturan perundangan yang bersifat mendiskriminasi agama tertentu dan membatasi kegiatan beribadah agama tertentu, harus ditinjau ulang. Begitu pula, pencantuman agama dalam kartu identitas, misalnya di Kartu Tanpa Penduduk (KTP), tidak diperlukan, karena bisa membuka peluang favoritisme dan diskriminasi yang menguntungkan agama yang dipeluk oleh mayoritas penduduk atau mereka yang berpengaruh di pemerintahan. Pencantuman kolom agama ini juga terbukti mengorbankan banyak nyawa dalam konflik-konflik bernuansa agama.

Kesepuluh, pembatasan oleh negara hanya dimungkinkan terhadap ekspresi dan manifestasi beragama seseorang, bukan pada substansi ajaran atau akidah ajarannya.

Kesebelas, negara tidak boleh membuat keputusan hukum (legal decision) yang menyatakan suatu aliran keagamaan sebagai sesat dan menyesatkan, kecuali jika aliran itu telah melakukan praktik-praktik yang melanggar hukum dan tata susila. Namun otoritas keagamaan bisa memberi penerangan dan bimbingan yang berkenaan dengan soal ibadah, akidah, dan syariat, tapi tidak mengikat siapa pun, baik negara maupun warga negara.

Semoga Tuhan, Pencipta dan Pemelihara kehidupan, menyertai upaya baik kita semua untuk membangun tatanan kehidupan yang lebih beradab.

Jakarta, 19 Maret 2008

Sumber: http://akkbb.wordpress.com/2008/03/19/petisi-kebebasan-beragama/

Banyak terjadi demonstrasi massa di Indonesia yang menuntut pemerintah membatalkan keputusan menaikkan harga BBM. Saya heran, apakah mereka tidak tahu bahwa dunia (bukan hanya di Indonesia) saat ini sudah masuk ke dalam krisis energi? Harga BBM fosil melambung tinggi di pasaran dunia karena kebutuhan yg meningkat sedangkan cadangan di perut bumi semakin menurun.

Seharusnya mereka demonstrasi ke universitas-universitas, BPPT, para ilmuwan, dan lembaga-lembaga penelitian lainnya, menuntut agar orang-orang terdidik dan melek ilmu pengetahuan itu mencari alternatif energi baru yg murah dan ramah lingkungan.

Kemana para ilmuwan-ilmuwan kita itu?

Yang lebih disayangkan lagi, sebagian demonstran tsb adalah MAHASISWA. Apakah mereka tidak malu menyandang predikat Mahasiswa tapi kerjaannya hanya demonstrasi ketika bangsa ini sedang dalam masalah?! Kalau mereka mendemonstrasikan SOLUSI KONKRIT barulah benar, nyatanya mereka kebanyakan hanya bisa orasi, teriak-teriak menuntut ini-itu dari pemerintah.

Ayo dong para mahasiswa, para ilmuwan, para ahli, para cerdik pandai, dan siapapunlah, teliti dan carilah solusi energi yg baik untuk negeri ini. Masa sih kalah sama para pembual blue energy itu. Nih saya kasih satu contoh energi hijau: http://www.greenfuelonline.com atau baca-baca nih: http://en.wikipedia.org/wiki/Green_fuel.

Sebaiknya halte busway jangan berdekatan. Lebih baik agak berjauhan, misalnya minimal tiap 2 KM, agar busway lebih cepat sampai ketujuannya karena tidak banyak berhenti.

Sebagai gantinya, pemkot DKI Jakarta harus membangun trotoar yang lebih lebar, nyaman, aman, dan diteduhi pohon-pohonan. Dengan trotoar yang baik seperti itu, saya yakin orang lebih memilih jalan kaki untuk menempuh jarak 2 KM tsb.

Pemprov DKI Jakarta membangun Busway dengan tujuan agar kemacatan lalu lintas di Jakarta dapat di kurangi. Namun sejumlah pengamat mengatakan pembangunan Busway tersebut akan gagal mencapai tujuannya. Salah satu penyebab kegagalan tersebut adalah tidak adanya fasilitas tempat parkir yang aman dan murah di pangkal jalur Busway di pinggir Jakarta, sehingga para pemilik mobil tetap saja membawa mobilnya masuk ke Jakarta.

Namun saya pikir-pikir, sepertinya Busway tetap tidak mengurangi kemacatan di Jakarta seandainya pun fasilitas parkir yang aman dan murah tersebut dibangun. Penyebabnya tak lain adalah budaya/kebiasaan masyarakat Indonesia yang masih mementingkan kenyamanan sendiri. Ketika fasilitas parkir tersebut telah dibangun, maka pada awalnya kemacatan akan berkurang, dan kemudian ketika kemacatan tersebut telah berkurang, pemilik mobil akan berpikiran: “Sekarang Jakarta sudah tidak macat lagi, pakai mobil aja ke Jakarta”. Dan akhirnya kemcatan itu kembali terulang karena yang berpikir seperti itu banyak.

Solusinya, selain pembangunan fasilitas infrastrukturnya, pembangunan budaya masyarakat juga harus dilakukan.

Baca di sini, di sini, dan di sini. Harapanku semoga MySQL menjadi lebih baik dan SUN tidak mengubah programming languagenya menjadi Java yang lamban.

Komentar terlucu di Digg :  WHAT? Didn’t they know they could just download it and run without buying it?

Mereka yang mendukung beralasan bahwa “Sensor membendung kreatifitas”. Ketika ada yang membantah bahwa sensor masih dibutuhkan untuk melindungi penonton dari film-film yang mengandung sadisme dan seksualitas, mereka pun lantas berdalih dengan mengatakan cukup dirikan lembaga klasifikasi film untuk menentukan kategori penonton film-film tersebut.

Di sini saya hanya ingin menyampaikan, insan-insan film yang menginginkan LFS dibubarkan itu lupa bahwa film bukan hanya sebuah media hiburan; bukan hanya sebuah media seni; bukan hanya sebuah wadah penyaluran kreatifitas; tapi film juga merupakan media pendidikan, terlebih lagi film juga merupakan MEDIA PROPAGANDA!

Bayangkan jika tidak ada LSF, bangsa ini akan dapat diberondong propaganda-propaganda buruk yang menghancurkan negeri ini. Mudah-mudahan insan-insan film itu tidak lupa dengan hal ini.

Jika mereka beralasan sensor membendung kreatifitas, bukankah itu merupakan sebuah tantangan untuk membuat suatu kreatifitas yang lebih baik yang dapat diterima semua pihak. Kreatifitas yang baik itu adalah kreatifitas yang dapat dinikmati dan bermanfaat bagi orang lain, bukan?

Apakah sudah ada operator telekomunikasi selular yang berpikir untuk membuat Ring Back Tone (RBT) yang isinya iklan? Pelanggan yang memasang suatu iklan sebagai RBT di handphonenya diberikan reward, misal, dalam bentuk pulsa, sedangkan sang operator mendapat fee dari pemasang iklan. Jadi yang membayar RBT itu ya si pemasang iklan. Sepertinya bisnis yg menguntungkan.. hehe..

Contoh perhitungan reward untuk pelanggan besarannya bisa ditentukan dari seberapa lama dia tidak menjawab panggilan masuk (membiarkan pemanggil mengedengarkan iklan). Efek sampingnya bakal ada orang yang kesal karena dibiarkan berlama-lama mendengarkan iklan, jadi harus ada batas waktu juga yah.

Kalaupun operator tidak bisa memberikan produk pemasangan iklan sebagai RBT ini, mungkin karena dianggap di luar main business telco, ide ini masih bisa diterapkan dengan melakukan kerjasama dengan perusahaan lain sebagai penyedia content iklan. Jadi perusahaan tersebutlah yang mencari para pemasang iklan dan mengelolanya, bagi operator bisa dikategorikan sebagai VAS (value added service) dan tetap ada pemasukan dari sang penyedia content.

Menarik, bukan?